The Basic Principles Of agus joko pramono
The Basic Principles Of agus joko pramono
Blog Article
Menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden pada twenty Oktober mendatang, Prabowo disebut akan membentuk kabinet gemuk seiring hubungannya terus “membaik” dengan para petinggi partai yang tak mengusungnya pada pilpres lalu.
On extremely practical terms, many BPK groups have undertaken specific IDI Programs as challenge teams, participants, facilitators and subject matter gurus and possess appropriately boosted person and Qualified competence. My position within the IDI Board, I think, can help motivate the SAI to achieve for new institutional and personal milestones."
The condition’s losses calculated with the BPK have to be true and definite, including asset reduction, money, or condition’s securities, he mentioned, including which the board didn't work out the point out’s losses because of forest destruction in Riau or mining in Papua.
Mietzner berkata, partai politik memegang kekuatan kultural yang tak dimiliki oleh presiden. Contoh yang diberikan Mietzner adalah momen ketika Jokowi harus menghadapi persoalan politik identitas dan agama.
Strategi membangun koalisi itu, menurut Mietzner, berkaitan erat dengan hak prerogatif presiden untuk membentuk kabinet dan menunjuk menteri.
For the duration of his tenure, he also initiated the audit of the preparedness of Indonesian Government’s implementation of the SDGs.
“Semakin gemuk sebuah kabinet bisa berimplikasi pada klientelisme yang menguat. Partai click here pasti akan mengakses sumber daya negara untuk memelihara konstituen mereka demi meningkatkan suara pada pemilu berikutnya,” ujar Mada.
Dirinya juga sempat menjadi salah satu panelis dalam debat calon wakil presiden (cawapres) 2024, merumuskan pertanyaan mengenai ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Dalam sebuah riset politik di kawasan sub-Sahara Afrika, klientelisme dipahami sebagai alokasi jabatan publik yang strategis untuk elite politik. Dalam konteks itu, jabatan di kabinet merupakan hadiah besar yang memberi peluang besar dan privilese.
“Dalam sekitar 30% kasus, saya harus menerima kenyataan bahwa saya tidak bisa memaksakan kebijakan saya,” kata SBY.
“Jadi koalisi gemuk yang dirancang Prabowo ini bukan semata akibat kombinasi presidensial dan multipartai, tapi juga faktor keberanian dan keterampilan dari presiden dan wakil presiden terpilih untuk mengelola stabilitas pemerintahan,” kata Mada.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
"Memang banyak yang skeptis masalah waktu ini. Meskipun waktu saya singkat, tapi saya sudah mengerti cara dan sistem kerja di sini sehingga saya dapat lebih pace-up